MATENG, ManurungNews – Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 7 kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Sulbar.
Penyerahan piagam plakat WTP tahun 2021 diserahkan Kepala Kanwil DJB Dirjen Perbendaharaan Sulbar Kementerian Keuangan RI, M Syalbani kepada Wakil Bupati Mateng H. Muh. Amin Jasa di Aula Kantor Bupati Mateng, Selasa (18/10) sore.
Penyerahan plakat piagam WTP, juga sekaligus dirangkaikan dengan kegiatan percepatan penyaluran DAK fisik dan dana desa tahun 2022.
Kegiatan itu, dihadiri Kepala Kanwil DJB Dirjen Perbendaharaan Sulbar Kementerian Keuangan RI, M Syalbani, Wakil Bupati Mateng H. Muh. Amin Jasa, Markus sampereru, mewakili ketua DPRD Mateng, sekertaris BPKAD Mateng, Imansyah dan kepala OPD.
Dalam sambutannya, Kepala Kanwil DJB Dirjen Perbendaharaan Sulbar Kementerian Keuangan RI, M Syalbani mengatakan, hari ini dilaksanakan amanah dari Menkeu untuk menyampaikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah yang dalam catatannya 7 kali berturut-turut mencapai WTP.
Kata Syalbani, ini tentu tidak mudah, ini berkat kerja keras dan kerjasama yang baik semua Pihak, ini menandakan Mamuju Tengah sudah setara dengan daerah lain yang ada di provinsi Sulbar.
“Alasannya karena Mamuju tengah merupakan daerah baru, tapi bisa meraih WTP berturut-turut sebanyak 7 kali,” ujarnya.
Dia juga katakan, Mamuju Tengah setara dengan daerah yang sudah 10 kali WTP. Kenapa? karena daerah lain itu sudah lebih dulu dibandingkan Mamuju Tengah, jadi ini menunjukkan kesetaraan dalam memenuhi standar.
“Meski sudah meraih WTP, bukan berarti kita tidak bisa bermasalah dengan hukum, karena meskipun WTP belum tentu memenuhi standar integritas, jadi integritas itu juga penting. Olehnya itu kita berharap, Mamuju Tengah selain meraih WTP juga harus menjaga integritas kita terkait pengelolaan keuangan yang diamanahkan kepada kita,” ungkapnya.
Sementara Wakil Bupati Mamuju Tengah, H. Muh. Amin Jasa menuturkan, Kabupaten Mateng tahun 2021 menerima WTP dari BPK ke 7 kali berturut turut, ini berkat kerjasama semua OPD serta dukungan dari DPRD dan masyarakat Mamuju Tengah.
“Memperoleh opini WTP tidaklah mudah, demikian pula untuk mempertahankanya jauh lebih sulit. Dibutuhkan kerja keras, kerjasama yang baik agar WTP bisa tetap dipertahankan,” kata Amin Jasa.
Wabup menambahkan, perkembangan penyerapan DAK fisik dan dana desa tahun 2022 yakni, penyaluran DAK fisik jumlah pagu sebesar Rp 101,51 milyar dan terealisasi sebesar Rp 67,14 milyar atau 67,15 persen.
Selanjutnya penyaluran ADD yang bersumber dari APBD sebanyak 50 desa jumlah pagu sebesar Rp 34,35 milyar, terealisasi sampai tahap kedua sebesar Rp 27,45 milyar atau 80 persen.
“Penyaluran dana desa dari APBN sebanyak 54 desa jumlah pagu sebesar Rp 42,8 milyar, realisasi sampai tahap kedua sebesar Rp 36,59 milyar atau 77,75 persen,” tutupnya (*/jt)
